Sistem Pemerintahan Indonesia

SISTEM PEMERINTAHAN

I. Sistem Pemerintahan Berbagai Negara

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu kebergantungan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan Presidensial bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan oleh trias politica. Sistem ini menghendaki adanya pemisahan kekuasaan secara tegas, khususnya antara badan pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pemegang kekuasaan legislatif. Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut.

~ Kedudukan kepala negara (presiden) adalah sebagai kepala negara

Dan sebagai kepala eksekutif (pemerintahan)

~ Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan

Umum sehingga akan terjadi presiden berasal dari partai politik

Yang berbeda dengan partai politik di parlemen

~ Presiden dan DPR tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan)

~ Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR dalam masa jabatannya

Tetapi jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar

Hukum, presiden dapat dikenai impeachment (pengadilan DPR)

~ Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib meminta

Persetujuan DPR.

~ Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan

Bertanggungjawab kepada presiden

AMERIKA SERIKAT

Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menteri yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan “Chief Executive”. Secara formal dan sesuai dengan asas Trias Politica klasik, presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh mempengaruhi organisasi serta penyelenggaraan pekerjaan dari Congress. Selama masa jabatannya 4 tahun atau 8 tahun, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh Congress, tetapi diapun tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan Congress. Presiden dapat mempengaruhi Congress melalui Pidato Kenegaraan (State of the Union Message) yang diucapkannya tiap tahun pada pembukaan sidang. Setiap rancangan undang-undang disiapkan oleh pemerintah dan diajukan pada Congress.

PAKISTAN

Pakistanmemulai masa kemerdekaannya dengan suatu sistem parlementer yang mirip dengan sistem di Inggris. Namun, ketika dipimpin oleh Jenderal Ayub Khan, dimulailah suatu sistem pemerintahan presidensial dengan badan eksekutif yang kuat. Menurut Undang-undang dasarPakistanyang berlaku, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama islam beserta menteri-menteri. Perdana menteri merupakan pembantunya dan tidak boleh merangkap menjadi badan anggota legislatif. Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh badan legislatif. Veto ini oleh badan legislatif dapat dibatalkan kalau rancangan undang-undang itu diterima lagi olehnya dengan mayoritas 2/3 suara. Sebaliknya, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang yang diissue-kan itu kepada suatu referendum. Selain itu, presiden mempunyai wewenang untuk membubarkan legislatif.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Hal ini disebabkan para menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dari parlemen. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.Adabeberapa ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

~ Terdapat hubungan yang erat antar eksekutif dan legislatif, bahkan

Antara keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.

~ Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh

Parlemen dari partai politik peserta pemilu yang meduduki kursi

Mayoritas di parlemen

~ Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sbg

Kepala eksekutif atau pemerintahan

~ Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada

Perlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan atau

Menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada kabinet jika pertanggung

Jawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh menteri

Baik secara perseorangan maupun kolektif tidak dapat diterima

Oleh parlemen

~ Raja/Ratu atau Presiden adalah sebagai kepala negara

~ Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif

~ Dalam sisten dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet

Dan perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan

Pemilihan umum

~ Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala

Negara akan membubarkan parlemen

INGGRIS

Badan eksekutif terdiri atas raja saja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan sebenarnya ditangan perdana menteri. Inggris terkenal sebagai tempat asal asas tanggung jawab menteri, tetapi di Inggris sendiri masih berbentuk konvensi. Prinsipnya ialah bahwa menteri atau seluruh kabinet yang tidak lagi memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatan. Jadi, masa hidup suatu kabinet bergantung kepada dukungannya kepada badan legislatif. Berbeda dengan kebanyakkan negara lain yang memaksa sistem parlementer.

INDIA

Sistem ketatanegaraanIndiaagak mirip dengan Inggris dan sistem pemerintahannya pun adalah Cabinet Government. Badan eksekutif terdiri atas seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatanlimatahun oleh anggota-anggota badan legislatif, baik dipusat maupun dinegara-negara bagian. Sistem parlementergayaCabinet government dapat berjalan dengan baik ketika Perdana menteri Nehru dan selama Partai Kongres dapat menguasai kehidupan politik. Pada Juni 1975 merasa terpaksa untuk menyatakan “keadaan darurat” dan sejak saat itu pemerintah India mengadakan bermacam-macam pembatasan atas kegiatan para pelaku politik dan kegiatan media massa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.

3. Sistem Kabinet Presidensial dan Parlementer

Badan eksekutif, sebagai salah satu organ pemerintah, biasanya disebut dewan menteri atau kabinet. Dewan menteri biasanya terdiri dari beberapa kementerian atau departemen. Kabinet dapat dibagi ke dalam beberapa jenis dengan dasar :

Tanggung jawab Kabinet

~ Kabinet Ministerial, yaitu kabinet yang tugas eksekutifnya

Dipertanggungjawabkan oleh para menteri.

~ Kabinet Presidensial, yaitu suatu kabinet yang tugas eksekutifnya

Dipertanggungjawabkan oleh Presiden.

Pembentukkan Kabinet

~ Kabinet Parlementer, yaitu kabinet yang pembentukkannya dicampuri

Parlemen, terutama oleh fraksi yang mempunyai suara.

~ Kabinet Ekstraparlemen, yaitu suatu kabinet yang pembentukkannya

Diluar campur tangan DPR.

II. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku Di Indonesia

Perkembangan Ketatanegaraan dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraanIndonesiatelah ada jauh sebelum proklamasi. Secara formal periode perkembangan ketatanegaraan itu dapat dirinci sebagai berikut :

periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
periode berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
periode berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1959- sekarang). Pada periode inipun terbagi menjadi beberapa periode :
periode Orde lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
periode Orde baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)
Periode Reformasi (21 Mei 1998-sekarang)

Download